Cute Blue Flying Butterfly -->

18.10.10

Kuliah: Perencanaan Ekowisata (Bag. 1)

PERENCANAAN EKOWISATA

· Batasan dan Definisi

Batasan : Sadar, objektif, visi dan misi

Definisi : Suatu kegiatan mengelaborasi berbagai pertimbangan objektif yang dilakukan secara sadar untuk mencapai suatu visi dan misi ekowisata yang ditetapkan melalui berbagai tindakan yang dibutuhkan secara efisien, efektif, terdanai dengan mempertimbangkan berbagai kondisi dimasa datang, pengalaman, seni, teknologi dan manajemen yang ada.

· Sifat Perencanaan

Konteks : 1. Membangun (t=0) terdapat keleluasaan, kemudahan dalam membangun visi dan misi, tidak ada beban moral.

2. Mengembangkan (t=n)

hal yang terberat terdapat adanya beban moral karna khawatir apa yang direncanakan lebih buruk dari yang telah ada.

Perencana memiliki tugas untuk mengefisienkan apa pun yang sudah ada.

Dibagi menjadi 2, yaitu: mengembangkan untuk penyempurnakan (lebih ringan), mengembangkan untuk merubah.

· Hirarki Perencanaan

Dalam kondisi normal:

MP SP DE Mp

Dalam kondisi menengah:

MP SP Mp DE

Dalam kondisi besar:

MP Mp SP DE

KET:

MP (Master Plan)

Mp(Management Plan)

SP (Site Plan)

DE (Desain Plan)

Master Plan:

Suatu rencana menyeluruh tentang berbagai langkah dan pendekatan objektif yang diperlukan untuk mencapai visi dan misi yang ditetapkan secara efisien dan efektif sesuai dengan berbagai asumsi yang telah disepakati dan disetujui berdasarkan berbagai perspektif objektif yang setidaknya harus mencakup kurun waktu 25-30 tahun mendatang.

· Lingkup Perencanaan

Nasional Regional Multiple Destination Single Destination

(Secara Umum)

Regional Nasional Region Multiple Destination Single Destination

(Untuk Negara di Eropa)

· Pendekatan Perencanaan sebagai titik tolak berpikir

Demand : Visi dan misi perencanaan bersumber dari kondisi demand yang menjadi dasar kita bertindak.

Supply : Visi dan Misi ditentukan berdasarkan kondisi supply yang ada.

Policy : Sejauh masih ada latar belakang kebutuhan pertahanan Negara, keamanan rakyat, ekonomi nasional maka perencanaan masih dapat digolongkan dalam perencanaan yang bersifat objektif, namun jika sebaliknya (subjektif) maka perlu ditolak.

Behavior : Dipakai untuk perencanaan yang bersifat pengembangan.


RENCANA PARIWISATA

1. RIPPNAS : Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional

2. RIPPDA : Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah

Posisi Kebijakan:

- Sebagai dasar hokum pengembangan dan perencanaan pariwisata

- Sebagai landasan dasar pengembangan dan perencanaan pariwisata

- Pedoman dan arahan pengembangan dan perencanaan pariwisata

Hirearki :

UU, PP, Kepres, Kepmen, Perda Provinsi, Perda Kabupaten/Kota.

No comments:

Post a Comment